Latar Belakang

Tahun 2019 adalah tahun pertama di periode pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (Kabinet Indonesia Maju) sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pembuatan Logo HUT RI Ke 75 memiliki relevansi dengan tujuan di periode yang baru ini yaitu, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Guna menciptakan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga sebagai pondasi bagi negara untuk bisa menghadapi persaingan global.

Tema Besar

Indonesia Maju adalah sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata, kemerdekaan adalah kesempatan. Kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Sekarang saatnya kita fokus kepada hal yang benar - benar penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia.

Makna Logo

Terinspirasi dari simbol perisai didalam lambang Garuda Pancasila. Logo ini menggambarkan Indonesia sebagai negara yang mampu memperkokoh kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Logo Kemerdekaan RI 75 tahun ini menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia, dan progres nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia.

Filosofi Logo

Logo Bangga Buatan Indonesia meliputi gabungan dari logogram dan logotype dengan sentuhan modern, terlihat dalam bentuk huruf - huruf dan sederhana secara keseluruhan. Logogram, digunakan untuk menunjukkan cinta terhadap produk lokal Indonesia. Juga menggambarkan perasaan bangga terhadap produk lokal Indonesia, sekaligus menunjukkan kesatuan sebagai satu Indonesia.

Sumber : https://www.setneg.go.id/

Print Email

Print Email

Hari Anak Nasional (HAN) di Indonesia jatuh setiap tanggal 23 Juli tiap tahunnya. Perayaan Hari Anak mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44/1984 yang diterbitkan19 Juli 1984. Selain itu, peringatan HAN ini juga sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Berbeda dengan peringatan Hari Anak yang sebelumnya, tahun ini peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan secara virtual. Sebanyak 750 anak dari seluruh provinsi akan berpartisipasi melalui aplikasi Zoom. Tema Hari Anak Nasional yang diusung tahun 2020 adalah "Anak Terlindungi, Indonesia Maju" Tema ini dipilih tentunya disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19. Dimana anak - anak Indonesia membutuhkan perlindungan.

Berikut merupakan tata cara pelaksanaan Hari Anak Nasional 23 Juli 2020 dikutip dari Panduan Pelaksanaan HAN 2020 :

  • Penyelenggaraan puncak acara akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom.
  • ID dan Password Acara Puncak tingkat Nasional akan diberikan H-1 sebelum acara dimulai melalui Dinas PPPA Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
  • Bagi Dinas PPPA/ instansi lain yang akan menyelenggarakan kegiatan nonton bersama penyelenggaraan puncak acara Hari Anak Nasional secara offline, harus memperhatikan protokol kesehatan penyelenggaraan Hari Anak Nasional 2020.

Acara puncak HAN Tahun 2020 akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis, 23 Juli 2020 pada pukul 09.00-10.30 WIB. Penyelenggara selalu mengimbau untuk selalu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pada semua kegiatan yang akan dilakukan secara virtual melalui media online tersebut.

Beberapa agenda yang akan diselenggarakan dalam Hari Anak Nasional 2020 antara lain sebagai berikut :

  • Webinar Bidang Perlindungan Anak dan Bidang Tumbuh Kembang Anak
  • Talkshow
  • Suara Anak Indonesia
  • Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Anak Gebyar Prestasi Anak
  • Konser musik atau paduan suara oleh perwakilan anak dari 34 provinsi
  • Dialog interaktif Dongeng Ibu Bintang dan Kak Seto
  • Penayangan video edukasi, dll.

SELAMAT HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2020

"ANAK TERLINDUNGI, INDONESIA MAJU"

Print Email

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LHKPN memiliki dasar hukum sehingga penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN mereka. Dasar hukum pertama adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dasar hukum lainnya adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara. Atas dasar hukum-dasar hukum tersebut, setiap Penyelenggara Negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. 

Berdasarkan pasal 2 UU No. 28 tahun 1999, penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN adalah Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur dan Hakim. Selain itu pejabat negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku dan pejabat yang memiliki fungsi strategis seperti direksi, komisaris, pejabat struktural pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Pimpinan Bank Indonesia, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat Eselon I, jaksa, penyidik, panitera pengadilan bahkan hingga bendaharawan proyek juga dikategorikan sebagai pihak yang wajib lapor LHKPN.

Sedangkan menurut pasal Inpres No. 5 tahun 2004 dan Surat Edaran Menpan Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN, individu yang wajib lapor LHKPN adalah Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah atau lembaga negara, kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pemeriksa Pajak, Auditor, Pejabat yang mengeluarkan perijinan, pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat dan pejabat pembuat regulasi.

Berikut kami sampaikan daftar penjabat yang wajib lapor dan sudah menyampaikan LHKPN di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

LHKPN

Dalam menyampaikan laporan LHKPN dapat diakses melaui link https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#. Aplikasi tersebut adalah aplikasi yang memuat berbagai kumpulan dokumen tentang pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah diverifikasi oleh KPK. Aplikasi ini dapat diakses secara online oleh siapa saja dengan tujuan agar terciptanya transparansi publik. Melalui aplikasi ini, masyarakat juga dapat mengetahui perkembangan kekayaan para penyelenggara negara. Tujuan lainnya adalah sebagai kontrol dan salah satu mekanisme untuk menilai kejujuran dan integritas penyelenggara negara. 

Print Email

Tamu Kami

Hari ini 57

Kemarin 76

Minggu ini 133

Bulan ini 1942

Keseluruhan 66735

Currently are 7 guests and no members online

SELAMAT DATANG

Position: offcanvas
Style: outline

SELAMAT DATANG

Maju Bersama Hebat Semua